Serambi Nusantara – Korupsi tetap menjadi ancaman global yang tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga melemahkan institusi negara dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Meskipun banyak negara berusaha untuk mengatasi masalah ini, Transparency International dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi momok di banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
CPI, yang memberikan skor antara 0 hingga 100, mengukur tingkat korupsi sektor publik dengan 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Dari 180 negara yang dinilai, mayoritas negara di Asia Tenggara masih bergulat dengan tantangan besar dalam memberantas korupsi. Berikut adalah negara paling korup di Asia Tenggara dengan tingkat korupsi tertinggi di kawasan ini, berdasarkan CPI 2024 yang dirangkum dari CNBC Indonesia.
1. Myanmar (Skor 16/100, Peringkat 168/180)
Myanmar mencatatkan skor terendah di kawasan Asia Tenggara. Sejak kudeta militer 2021, pemerintahan yang tidak stabil dan rendahnya transparansi semakin memperburuk masalah korupsi di negara ini.
2. Kamboja (Skor 21/100, Peringkat 158/180)
Korupsi terus mengakar di berbagai sektor di Kamboja, terutama dalam sistem hukum dan administrasi pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi di negara ini terhambat oleh sistem yang cenderung tertutup.
3. Thailand (Skor 34/100, Peringkat 107/180)
Meskipun telah ada beberapa langkah untuk memberantas korupsi, Thailand masih terperangkap dalam praktik suap dan nepotisme. Stabilitas politik yang rapuh menambah tantangan dalam pemberantasan korupsi.
4. Laos (Skor 33/100, Peringkat 114/180)
Birokrasi yang kurang transparan dan terbatasnya kebebasan sipil di Laos menghambat upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.
5. Filipina (Skor 33/100, Peringkat 114/180)
Meski ada upaya reformasi, Filipina masih menghadapi korupsi yang mengakar di sektor pemerintahan dan penegakan hukum. Reformasi yang dilakukan belum mampu mengatasi masalah ini secara signifikan.
6. Indonesia (Skor 37/100, Peringkat 99/180)
Indonesia mengalami penurunan skor CPI 2024, yang mencerminkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi tantangan utama.
7. Vietnam (Skor 40/100, Peringkat 88/180)
Meski ada reformasi anti-korupsi di Vietnam, praktik suap dan penyalahgunaan wewenang tetap menjadi masalah besar yang menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih.
8. Malaysia (Skor 50/100, Peringkat 57/180)
Malaysia mengalami peningkatan skor CPI, namun tetap perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.
9. Brunei (Tidak tercantum dalam CPI 2024)
Meskipun tidak tercatat dalam laporan CPI tahun ini, Brunei cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitarnya, berkat tata kelola pemerintahan yang relatif stabil.
10. Singapura (Skor 84/100, Peringkat 3/180)
Singapura menempati posisi teratas di Asia Tenggara dan salah satu yang terbaik di dunia dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih. Negara ini menjadi contoh negara yang sukses memerangi korupsi dan mencapai tingkat transparansi yang tinggi.
Pentingnya Aksi Nyata untuk Mengatasi Korupsi Global
Ketua Transparency International, François Valérian, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas global yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga komunitas internasional. Ia memperingatkan bahwa tren korupsi yang terus meningkat dapat mengarah pada otoritarianisme dan mengancam stabilitas dunia.
“Tren berbahaya yang terungkap dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun ini menyoroti perlunya tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini. Negara dan masyarakat global harus bersatu untuk mengamankan dunia yang damai, bebas dari korupsi, dan berkelanjutan,” ujar Valérian.
Dengan data ini, kita dapat melihat bahwa meskipun beberapa negara telah berusaha keras untuk memberantas korupsi, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Pemberantasan korupsi membutuhkan upaya bersama yang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat global untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan.
(GP)